Memang temuan dugaan aliran dana dari peredaran gelap narkotika untuk digunakan sebagai kontestasi elektoral 2024 tersebut merupakan hal yang sangat miris dan hendaknya tidak sampai terjadi, karena bisa jadi mencerminkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang dilakukan, khususnya oleh anggota calon legislatif (caleg) tertentu yang memang menggunakan dana hasil transaksi narkoba itu merupakan kecurangan yang nyata, dan juga bisa dikatakan bahwa pihak terkait yang melakukan sama sekali bukanlah calon pemimpin yang jujur dan mampu memimpin rakyat dengan baik.
di Online anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua," kata dia. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut bakal caleg yang ketahuan terlibat peredaran atau menggunakan narkotika tidak bisa serta-merta dicoret dari daftar bacaleg partai politik Pemilu 2024. Bawaslu kini sedang melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi dokumen persyaratan bakal caleg yang diproses KPU RI. Termasuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
"Ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi, Pemilu 2024. Saya minta seluruh jajaran reserse narkoba Polri sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan pemilu," kata Agus.
Sementara itu, KPU tidak bisa berkomentar banyak mengenai dugaan aliran uang dari peredaran narkoba tersebut.
"Antisipasi penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan Pemilu dan laksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan dan berintegritas," pinta Agus.
"Tidak bisa mengomentarinya karena hal tersebut terkait penanganan penegak hukum," katanya Idham, seperti dikutip Tempo
Selain penjualan narkotika, Sahel juga pernah mendengar ada aliran dana dari kejahatan lingkungan yang mengalir untuk elektoral.
Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Menurut dia, indikasi itu sebenarnya dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di Web.
"Pastinya kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecurangan pasti kita akan melakukan pengecekan dan ini PKPU juga belum disahkan, setelah itu baru kita lakukan pengecekan terkait laporan-laporan tersebut. Bisa jadi juga ada laporan dari temen-temen Bawaslu dan seterusnya," tegasnya.
"Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing(menjelajah) di Web anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua," kata dia.
Pihak KPU menegaskan bahwa mereka pasti melakukan pengecekan lebih lanjut. Terlebih, seluruh indikasi adanya kemungkinan dan juga potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam melangsungkan Pemilu, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang janggal pastinya menjadi atensi oleh pihak penyelenggara pemilihan umum tersebut dan juga beberapa instansi terkait lainnya.
"Saya percaya MK telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga read more konstitusi dan mengawal demokrasi demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Jokowi.
Bahkan, kata dia, polisi menemukan fakta bahwa sejumlah anggota dewan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Namun, Jayadi masih enggan membeberkan siapa saja yang terlibat dalam jaringan itu.
Dia menyampaikan percaya dengan kerja para hakim MK dalam mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia